Untuk kesekian kalinya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyentil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mulai dari kesalahan prosedural hingga kesalahan sepele, Jokowi kerap disentil oleh Mendagri.
Pertama, Gamawan melayangkan surat teguran kepada Jokowi dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Mendagri menegur keduanya karena hingga 28 Desember mereka belum merampungkan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2013 beberapa waktu lalu.
"Ada tiga gubernur kita ingatkan, PP 58 itu kan November harus dilakukan. Selambat-lambatnya Desember soal APBD, jadi ada 3 provinsi yang belum selesai, DKI, Papua Barat dan Aceh, itu saya surati," ungkap Gamawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/1) lalu.
Selain mengirimkan surat teguran, Gamawan juga mendesak agar ketiga gubernur itu segera menyelesaikan pembahasan APBD. "Kita mendesak lah, mudah-mudahan Februari ini bisa selesai lah, tiga-tiganya," katanya. Pasca surat teguran ini, langsung saja pasangan duet Jokowi-Ahok langsung menyetorkan surat tersebut untuk mendukung program unggulan mereka.
Teguran kedua terjadi saat Jokowi hendak menjadi jurkam kampanye pasangan Rieke-Teten. Saat itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku tidak bisa memproses izin cuti Jokowi untuk menjadi juru kampanye pasangan cagub Jawa Barat Rieke-Teten. Alasannya, dalam surat pengajuan cuti tersebut tidak dilengkapi alasan Jokowi berkampanye untuk siapa.
"Kenapa kami tidak bisa memproses itu karena di surat Pak Jokowi itu hari Jumat kami terima jam 14.00 WIB tidak menyebutkan kampanye untuk siapa dan di mana," kata Gamawan di Istana Negara, Rabu (20/2) lalu.
Dia menjelaskan, sesuai aturan jika kepala daerah ingin melakukan kampanye untuk orang lain maka surat tersebut harus diajukan beberapa hari sebelum hari kampanye dan dijelaskan orang itu berkampanye untuk siapa.
"Untuk berkampanye itu harus ada izin karena tidak menyebutkan di situ hari minggu boleh kampanye bebas seperti itu," ujarnya. Ketika dikonfirmasi Jokowi mengaku sudah mengajukan surat cuti karena dalam peraturan seorang kepala daerah dilarang menjadi juru kampanye orang lain kecuali dirinya sedang bebas tugas.
Tak berhenti di situ, terakhir Mendagri menyindir kepala daerah yang sering blusukan. BagiGamawan Fauzi, cara blusukan itu malah tidak maksimal jika menjadi hobi. Entah siapa yang dimaksud Gamawan, namun sindiran ini nampaknya ditujukan pada Jokowi yang memang gemar blusukan.
"Kepala daerah memang harus turun ke lapangan, tapi jangan tiap hari juga. Harus ditentukan waktu-waktunya untuk ke lapangan," kata Mendagri dalam sambutannya saat membuka acara seminar 'Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah' di Gedung Badan Diklat Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (29/4).
Tiga teguran dan sindiran ini kesemuanya ditanggapi santai oleh Jokowi. Termasuk soal blusukan yang menurutnya hanya merupakan satu gaya kepemimpinan. "Kalau saya seperti itu. Kan setiap orang mempunyai cara sendiri-sendiri," tandasnya.
Pertama, Gamawan melayangkan surat teguran kepada Jokowi dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Mendagri menegur keduanya karena hingga 28 Desember mereka belum merampungkan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2013 beberapa waktu lalu.
"Ada tiga gubernur kita ingatkan, PP 58 itu kan November harus dilakukan. Selambat-lambatnya Desember soal APBD, jadi ada 3 provinsi yang belum selesai, DKI, Papua Barat dan Aceh, itu saya surati," ungkap Gamawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/1) lalu.
Selain mengirimkan surat teguran, Gamawan juga mendesak agar ketiga gubernur itu segera menyelesaikan pembahasan APBD. "Kita mendesak lah, mudah-mudahan Februari ini bisa selesai lah, tiga-tiganya," katanya. Pasca surat teguran ini, langsung saja pasangan duet Jokowi-Ahok langsung menyetorkan surat tersebut untuk mendukung program unggulan mereka.
Teguran kedua terjadi saat Jokowi hendak menjadi jurkam kampanye pasangan Rieke-Teten. Saat itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku tidak bisa memproses izin cuti Jokowi untuk menjadi juru kampanye pasangan cagub Jawa Barat Rieke-Teten. Alasannya, dalam surat pengajuan cuti tersebut tidak dilengkapi alasan Jokowi berkampanye untuk siapa.
"Kenapa kami tidak bisa memproses itu karena di surat Pak Jokowi itu hari Jumat kami terima jam 14.00 WIB tidak menyebutkan kampanye untuk siapa dan di mana," kata Gamawan di Istana Negara, Rabu (20/2) lalu.
Dia menjelaskan, sesuai aturan jika kepala daerah ingin melakukan kampanye untuk orang lain maka surat tersebut harus diajukan beberapa hari sebelum hari kampanye dan dijelaskan orang itu berkampanye untuk siapa.
"Untuk berkampanye itu harus ada izin karena tidak menyebutkan di situ hari minggu boleh kampanye bebas seperti itu," ujarnya. Ketika dikonfirmasi Jokowi mengaku sudah mengajukan surat cuti karena dalam peraturan seorang kepala daerah dilarang menjadi juru kampanye orang lain kecuali dirinya sedang bebas tugas.
Tak berhenti di situ, terakhir Mendagri menyindir kepala daerah yang sering blusukan. BagiGamawan Fauzi, cara blusukan itu malah tidak maksimal jika menjadi hobi. Entah siapa yang dimaksud Gamawan, namun sindiran ini nampaknya ditujukan pada Jokowi yang memang gemar blusukan.
"Kepala daerah memang harus turun ke lapangan, tapi jangan tiap hari juga. Harus ditentukan waktu-waktunya untuk ke lapangan," kata Mendagri dalam sambutannya saat membuka acara seminar 'Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah' di Gedung Badan Diklat Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (29/4).
Tiga teguran dan sindiran ini kesemuanya ditanggapi santai oleh Jokowi. Termasuk soal blusukan yang menurutnya hanya merupakan satu gaya kepemimpinan. "Kalau saya seperti itu. Kan setiap orang mempunyai cara sendiri-sendiri," tandasnya.
[has]merdeka.com
KliK DI BAWAH INI:
0 Comments