Canda Alaydrus tampar muka Ahok di Gedung DPRD

Cerita ini berawal saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/5) beberapa hari lalu. Kedatangan Ahok ke DPRD dalam rangka membahas pelayanan terpadu satu pintu. Ahok waktu itu ingin mendengarkan pandangan fraksi-fraksi di DPRD.

Saat datang ke ruang rapat paripurna, Ahok disambut Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan. Sambil berjalan beriringan, Ahok kemudian menyalami beberapa anggota DPRD DKI.

Tidak ketinggalan, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus yang duduk di depan juga disalami. Nah, saat bersalaman dengan Alaydrus ini Ahok tampak terlibat bincang-bincang sebentar dengan politikus Partai Demokrat tersebut.

Alaydrus menjabat tangan Ahok dengan akrab. Buktinya, saat dihampiri Ahok , Alaydrus langsung berdiri menjabat tangan Ahok dan tangan sebelah kirinya memegang erat tangan kanan mantan bupati Belitung Timur itu.

Entah apa yang mereka bicarakan. Ahok pun terus mengumbar senyum saat berbincang dengan Alaydrus. Namun, di akhir pembicaraan keduanya tiba-tiba tangan Alaydrus seolah seperti menampar muka Ahok .

Ahok yang tahu akan ditampar langsung menghindar sambil berjalan. Wajah Ahok pun tidak terlihat marah, justru malah tertawa.

Seperti diketahui, selama ini Alaydrus selalu bersuara lantang soal kepemimpinan Jokowi dan Ahok . Terakhir, Alaydrus minta Jokowi diperiksa oleh KPK terkait Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Berikut video Alaydrus tampar Ahok yang diunggah oleh akun TyoJB:

[has]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Mereka yang keder setelah melawan Jokowi-Ahok

Tujuh bulan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) panen pujian dan kritikan. Bahkan sejak awal maju pada pilkada lalu, keduanya juga beberapa kali dilawan orang yang kebetulan berbeda pendapat.

Beberapa orang yang pernah mengkritik dan melawan Jokowi-Ahok di antaranya Sutiyoso, Mantan Gubernur DKI sebelum Jokowi. Dalam Pilkada DKI lalu, Bang Yos, demikian dia disapa, ikut menjadi pendukung pasangan Fauzi Bowo, seteru Jokowi.

Bang Yos juga kerap mengkritik kebijakan-kebijakan Jokowi setelah dilantik, misalnya soal blusukan ke kampung-kampung. Sutiyoso sempat meminta Jokowi agar berbuat nyata, bukan hanya pencitraan. Dia juga meminta Ahok agar tidak ketus kepada bawahan.

Namun belakangan dia luluh, dan balik mendukung Jokowi. Misalnya dia mendukung program lelang jabatan. Dia juga datang ke Balai Kota memberi saran soal pembentukan yayasan bidang penyaluran beasiswa.

Selain Sutiyoso, Rhoma Irama juga sempat menyerang Jokowi-Ahok. Raja dangdut ini menyerang dalam kasus SARA menjelang masa kampanye Pilkada DKI Agustus 2012 lalu. Akhirnya dia keder juga, dan malah nangis sesenggukan di kantor Panwaslu. 

Berikut ini 4 orang yang keder setelah melawan Jokowi-Ahok, dan malah balik mendukung program dan kebijakan mereka.

1. Sutiyoso

Mantan Gubernur DKI Jakarta sebelum Jokowi ini sempat melontarkan banyak kritik kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sesudahnya (Jokowi-Ahok). Misalnya, Bang Yos, demikian dia di sapa, mengkritik kebiasaan blusukan Jokowi dan sikap ketus Ahok kepada bawahan.

Dia juga sempat mengkritik kebijakan pemberlakuan nopol ganjil dan genap kendaraan roda dua dan empat di jalan Jakarta. Namun belakangan Sutiyoso bersikap sebaliknya. Dia misalnya, mendukung program lelang jabatan dan lainya.

Beberapa waktu lalu, Sutiyoso terang-terangan mengaku capek mengkritik Jokowi-Ahok. "Enggak ah, sudah capek aku kritisi Jakarta," kata Bang Yos di Kantor PKPI, Jakarta, Rabu (6/2).

Bukan tanpa sebab Bang Yos enggan untuk mengomentari kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi. Dirinya mengaku diserang dan dimaki habis-habisan oleh fans pendukung Jokowi. "Saya diserang habis-habisan sama pendukung Jokowi," ungkap Bang Yos.

2. Asraf Ali

Asraf Ali, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini sebelumnya getol mengajukan hak bertanya (interpelasi) kepada Gubernur DKI Joko Widodo ( Jokowi ) tentang Kartu Jakarta Sehat (KJS). Dia sempat mengatakan bila pengajuan interpelasi itu sudah sampai ke meja pimpinan dewan.

"Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5) kemarin.

Asraf menilai, program KJS yang dijalankan Jokowi tidak mengandung kejelasan karena konsep yang dipakai belum matang. Sehingga dia merasa perlu meminta pertanggungjawaban Jokowi secara resmi dalam forum mengingat masalah KJS tidak dapat selesai di tingkat komisi.

Namun belakangan, Asraf Ali justru menyangkal pemberitaan yang menyebut dia berinisiatif mengajukan hak interpelasi. Dia mengaku tidak tahu sumber penggalangan itu dari siapa. Bahkan dia belum ikut tanda tangan.

Ketua Fraksi Golkar ini menyebutkan, tidak ada satupun anggotanya yang turut menandatangani hak interpelasi itu. "Fraksi Golkar tidak setuju karena tidak terlibat," kata dia menyangkal habis-habisan komentar sebelumnya.

3. Rhoma Irama

Rhoma Irama sempat berurusan dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pilkada DKI Jakarta tahun lalu. Dia dipanggil karena diduga terkait dengan kasus SARA dalam ceramahnya.

Ceritanya, sebagai mubaligh, Rhoma sempat mengucapkan sebuah ayat, yang bunyinya 'Bahwa orang beragama Islam dilarang untuk memilih non muslim menjadi pemimpin, dan hukuman bagi yang memilih pemimpin non muslim adalah menjadi musuh Allah'.

Belakangan, Rhoma yang sebelumnya tak sepemahaman dengan Jokowi-Ahok, balik memuji Jokowi ketika Bekas Wali Kota Solo itu dinobatkan sebagai walikota terbaik ke tiga di dunia.

Menurut si Raja Dangdut, Jokowi adalah salah satu putra terbaik bangsa yang tentu pantas mendapatkan gelar itu. Dia juga merasa yakin, Jokowi dapat membawa Jakarta lebih maju dari saat ini.

"Jokowi salah satu putra terbaik bangsa tentu bisa membangun Jakarta lebih baik," jelas Rhoma saat berkunjung ke Gedung MPR dalam rangka kerjasama sosialisasi empat pilar kebangsaan, di Jakarta, Januari lalu.

Dia mengaku mendukung penuh program-program yang telah dilakukan oleh Jokowi, termasuk aksi blusukan yang sering kali menjadi sorotan media. "Bagus dia bisa merasakan denyut kehidupan di bawah."

4. Lurah Warakas

Terakhir ini kisah Mulyadi, lurah Warakas, Jakarta Utara, yang sebelumnya mengancam akan membawa kebijakan lelang jabatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), belakangan mlempem juga. Sebelumnya dia berpendapat lelang jabatan itu kasar sehingga dia tidak ikut.

Alasan lain, seharusnya jabatan lurah dan camat dikosongkan lebih dulu dengan SK Gubernur. Jika tidak, Jokowi dinilai telah melabrak Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Namun belakangan, entah karena tak mendapat dukungan atau apa, mendadak dia mengklaim tak mengikuti proses lelang jabatan Lurah dan Camat karena sakit. Padahal sebelumnya dia mengatakan menolak lelang jabatan itu.

Mulyadi coba menegaskan kembali dari awal tak pernah menolak proses lelang jabatan Lurah dan Camat ala Jokowi. Dia berkilah, sikapnya kerasnya justru dilebih-lebihkan oleh surat kabar sehingga mempengaruhi masyarakat.

Karena merasa dirugikan, Mulyadi berpikir untuk mensomasi pihak-pihak yang memperuncing keadaan. Sementara itu khusus kepada keluarga besar Pemprov DKI, Jokowi dan Ahok, dia memilih damai dan memohon maaf.

Merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Ahok senang jumlah siswa SMA lulus di DKI naik tahun ini

Hari ini, pengumuman kelulusan Ujian Nasional SMA, MA, dan SMK diumumkan. Untuk wilayah DKI Jakarta, ada sebanyak 85 siswa di Jakarta yang tidak lulus Ujian Nasional. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, jumlah siswa yang tidak lulus itu masih dalam taraf yang wajar.

Ahok menambahkan, persentase kelulusan tahun ini naik sebesar 0,1 persen dari tahun lalu. Pada tahun 2012 persentase kelulusan siswa di Jakarta 99,75 persen sedangkan tahun ini 99,85 persen

"Ada yang tidak lulus tidak bisa dihindari atau semua lulus juga bingung juga kan. Kalau lulus 99 persen lebih juga sudah bagus menurut saya. Tahun sekarang malah lebih bagus dari tahun kemarin," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (24/5).

Selain itu, lanjut Ahok, untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang dilakukan siswa pasca pengumuman kelulusan itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah mengumumkan jauh-jauh hari bahwa saat kelulusan tidak boleh ada corat-coret atau pun konvoi sepeda motor

"Kita pengumumannya lewat internet, tidak boleh corat-coret. Bahkan harus pakai baju adat," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta,i ada tiga orang siswa yang termasuk dalam siswa yang nilai rata-rata Ujian Nasional murni tertinggi.

Di antaranya adalah, Elva Vidya dari SMA Kristen 5 BPK Penabur dengan nilai kelulusan 9,75. Gracia Irasia Raulina dari SMA Negeri 8 dengan nilai kelulusan 9,75 dan Sarah Alya Firnadya dari SMA Neger 8 dengan nilai kelulusan 9,73.

[bal]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Ahok: Soal sengketa Blok A Tanah Abang, hukum ya hukum

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, proses hukum dalam sengketa aset Blok A Tanah Abang antara PD Pasar Jaya dengan PT Priamanaya Djan International (PDI) harus ada titik temu. Ia ingin proses hukum tetap berjalan meski pemilik PT PDI adalah Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz.

"Bukan soal Menpera. PT PDI itu. Yang penting bagi kita kan dengan Menpera berhubungan baik. Nggak ada hubungan dengan usaha itu. Kan diperiksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hukum ya hukum. Temen ya temen," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (22/5).

Ahok mengatakan, dalam kasus sengketa ini harus diproses secara hukum. Ia menjamin tidak ada kepentingan dalam hal ini.

"Kan bisa banyak orang. Kan pilihan kami kan, kita nggak berkepentingan. Kamu tidak bisa minta apa-apa sama kita. Kamu kalau mau pilih saya, ya kamu mau pakai untuk dapatkan sesuatu ya harus bikin kita berhasil di DKI. Itu aja. Berhasil membangun Jakarta. Perjanjiannya kan jelas," jelasnya.

Siapa yang akan berhak, putusan kabarnya akan dibacakan di persidangan pada 4 Juni mendatang. Menurut Ahok, siapa pemilik gedung pusat perbelanjaan ini sudah sangat jelas, sejalan dengan audit BPKP yang mencatat telah terjadi kerugian sebesar Rp 100 miliaran selama dikelola PT Priamanaya Djan Internasional.

Sekadar mengingatkan tentang awal mula sengketa, selama ini Pasar Tanah Abang Blok A yang merupakan aset PD Pasar Jaya, dikelola PT PDI. Tapi kontrak ini sudah berakhir sejak akhir 2009 lalu. Nyatanya hingga kini pengelolaan tetap ada di PT PDI.

Dalam rekomendasi BPKP, PD Pasar disarankan melakukan renegosiasi atau membuat perjanjian ulang. Namun setelah PD Pasar mencoba beberapa kali mengirim undangan pertemuan, pihak PT PDI tidak pernah mau. Bahkan dalam pertemuan bersama DPRD DKI, PT PDI tidak menghadirkan para direksinya, dan hanya mewakilkan pada kuasa hukumnya.

PT PDI kemudian malah mengajukan gugatan kepada PD Pasar Jaya Nomor 235/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim yang didaftarkan pada tanggal 12 Juli 2012 di PN Jakarta Timur, yang pada pokoknya menggugat PD Pasar Jaya untuk menyerahkan pengelolaan kepada PT. Priamanaya Djan International selama jangka waktu 20 tahun. Sidang perdana kasus ini sudah digelar pada 14 Agustus 2012 lalu, dengan ketua Majelis Hakim Suharjono, dan agenda sidang mediasi antara PD Pasar Jaya dan PT PDI. Dalam persidangan perdana tersebut, kuasa hukum PT PDI langsung menolak mediasi dan meminta dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara.

Permasalahan pengelolaan pasar tekstil terbesar di Indonesia ini berawal dari tahun 2003 ketika PT PDI membangun dan mengoperasikan Blok A. Dalam perjanjian kerjasama, terdapat beberapa hal yang dinilai melemahkan PD Pasar. Selain kontrak tidak menunjukkan batas waktu yang jelas terkait penyerahan pengelolaan Blok A, kontrak hanya mengatur penjualan dan pemasaran kios. PD Pasar Jaya bermaksud membuat kontrak baru, dengan klausul yang lebih adil, namun tidak pernah mencapai kata sepakat dengan PT PDI.

Pada April 2011 telah terjual 6.657 dari 7.842 unit kios. Pedagang lama membeli kios dengan harga Rp 20 juta per meter per segi. Namun untuk kios kedua, Rp 65 juta per meter, kios ketiga sampai kelima Rp 75 juta per meter. Sedangkan kios keenam atau lebih harga sama dengan pedagang baru.

Sedangkan harga kios untuk pedagang baru berkisar Rp 135 juta hingga RP 500 juta per meter persegi. Atau harga termahal untuk kios seluas 2X2 meter mencapai Rp 2 miliar. Sebagai perbandingan, harga kios di Thamrin City kawasan Tanah Abang, hanya Rp 400 juta per kios, atau sekitar Rp 40-50 juta per meter persegi.

PT PDI berdalih, perjanjian memiliki batas maksimal yakni 20 tahun, karena dalam perjanjian, PD Pasar Jaya telah sepakat untuk terus memperpanjang perjanjian kerja sama bila penjualan belum sampai 95 persen. PT PDI juga menganggap perjanjian tak bisa diputus secara sepihak. Selama ini, PD Pasar Jaya hanya diberikan Rp 100 juta per bulan oleh PT PDI.

Berikut isi Perjanjian Kerjasama PD Pasar Jaya dan Priamanaya:

- September 2003, PD Pasar Jaya memilih PT Priamanaya untuk membangun Blok A setelah kebakaran.

- Desember 2005, perubahan perjanjian kerjasama, biaya proyek mencapai Rp 831 miliar.

- Maret 2007, perubahan perjanjian kerjasama, jangka waktu penyelesaian proyek diubah menjadi paling lambat 31 Agustus 2007.

- Mei 2007, perubahan kerjasama, kompensasi RP 10 miliar untuk PD Pasar Jaya dibayar paling lambat 7 hari setelah tandatangan berita acara serah terima kepemilikan bangunan.

- Desember 2008, serah terima bangunan Blok A dari Priamanaya sekaligus perubahan kerjasama yang memperpanjang masa pengelolaan selama setahun.

- Mei 2009, Priamanaya kembali mengajukan perpanjangan jangka waktu pengelolaan setahun lagi.

- 2010, BPKP mengevaluasi kerjasama dan menilai kontrak merugikan PD Pasar Jaya.

- 2011, PD Pasar Jaya tidak mengabulkan perpanjangan waktu.

- Juli 2012, PT PDI menggugat PD Pasar Jaya untuk memperpanjang waktu kerjasama hingga 20 tahun.

[has]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Ahok: Saya mau jadi presiden, bukan gubernur

Seperti diketahui, dari berbagai survei dari lembaga survei untuk calon presiden 2014, nama Jokowidan Prabowo Subianto memiliki hasil poling yang tinggi. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memilih menjadi presiden RI ketika ditanya siapa capres 2014 pilihannya.

"Aku mau jadi presiden, bukan gubernur. Lu tulis tuh, aku mau jadi presiden, bukan gubernur. Kamu tulis itu," ucap Ahok sembari tertawa di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/5).

Lantas, ia juga balik bertanya, apakah Jokowi benar-benar menyalonkan diri sebagai pemimpin Indonesia untuk 2014. Pasalnya, ia menilai Megawati sebagai Ketum PDIP masih berambisi sebagai capres.

"Emangnya pak Jokowi nyalon? Kan Bu Megawati," katanya.

Namun, ketika ditanya kembali siapa capres ideal 2014 antara Jokowi dan Prabowo. Ahok pun balik menimpali dengan bercanda.

"Kenapa kamu gak tanya aku nyalon presiden apa gak sih?" terangnya.

Ahok, akhirnya mengatakan "Wallahu a'lam" saat ditanya antara Jokowi dan Prabowo.

[hhw]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Ahok: Coba aja kalau Komnas HAM mau seret saya!

Kegusaran Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada Komnas HAM belum juga habis. Ahok, sapaan akrab Basuki gusar setelah ada pernyataan bahwa dia akan dipanggil paksa ke Komnas HAM.

Dia dengan keras menantang Komnas HAM untuk membawanya. "Ancam seret saya coba aja, untung pak gubernur sudah kesana, kalo mau seret kita (secara) paksa, coba. Udah ga rasional Komnas HAM melakukan pembelaan seperti ini, anda bisa ngoceh saya juga bisa emosi. Kalo mau (saya) anda seret, silakan datang, saya tunggu," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (17/5).

Ahok menambahkan, Komnas HAM tidak perlu mencari data tentang warga Waduk Pluit. Sebab, pihaknya sudah memiliki data sejak lama. "Kita udah keliling udah lama, begitu mau operasi udah ada data tanya nama per nama masa bisa bohong, dari kelurahan segala macam ada nama semua," ujar Ahok.

Kalau warga di bantaran Waduk Pluit ingin bagi sertifikat, Ahok menantang kalau mau sekalian lahan Monas. "Lebih bagus di Monas aja sekalian lebih luas, atau di Ragunan ada 150 hektar. Di Cibubur dudukin aja. Komnas HAM kita cuekin saja," kata Ahok.

Sebelumnya, Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Siane Indriani menerima Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta, Jumat (17/5). Kepada Jokowi, Siane mengaku banyak mafia di Waduk Pluit.

"Kita akui di sana banyak mafia," ujar Siane saat bertemu Jokowi. Namun, Siane menjelaskan bahwa pihaknya mengusahakan agar warga tidak menjadi korban mafia.

"Kita lagi mencocokkan data. Yang datang ke sini yang digusur. Ini yang 30-an. Untuk itu supaya terhindar dari mafia, data di situ dari kependudukan yang resmi agar pemda tidak terombang-ambing," ujar Siane.

[tts]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Siasat Ahok atasi macet, lebarkan jalan dengan cara gratisan

Guna mengatasi kemacetan di sepanjang Jalan S. Parman, Jakarta Barat, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menarik trase-trase kemudian dilebarkan. Namun, dia tidak akan mengeluarkan anggaran untuk program itu.

"Gak. Gak ada bayar membayar lah. Kita maunya gratisan mulu," ucap Ahok sembari tertawa di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/5).

Menurut dia, pelebaran jalan tersebut akan dilakukan dari Slipi-Taman Anggrek-Central park-Untar-Ciputra. Pelebaran jalan tersebut dilakukan dengan cara menagih kewajiban para pengusaha pemilik gedung sekitar untuk memberikan sebagian kecil tanahnya sebagai jalan.

"Kita ada beberapa pemotongan jalan. Kita mau musti panggil beberapa pengusaha. Supaya dia harus merelakan kita potong, diluruskan. Kayak di Juanda. Dari Juanda, kayak sepanjang Slipi, Taman Anggrek Central Park, sampai ke Ciputra. Itu kita mesti tarik trase, lebarkan," jelasnya.

Ahok menjelaskan penyebab kemacetan di daerah tersebut karena jalan dengan 4 jalur kemudian menyempit hingga 2 jalur. Oleh karena itu penyempitan tersebut harus dibuka agar tidak sebabkan kemacetan.

"Pengusaha kan ada tanah, gedung-gedung kan ada nongol dikit nih. Nah, kita minta potong. Memang ada kewajiban mereka juga," katanya.

Ia meminta pengerjaan pelebaran jalan selama dua minggu. Sebab Ahok ingin di Juanda juga dilakukan hal yang sama. "Kita sih minta 2 minggu ya untuk kerjakan. Supaya yang Juanda kita bisa langsung laksanakan itu. Biar cepet," tandasnya.

[mtf]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Ditanya dosa Prabowo, Ahok balik tanya, kamu yakin dia berdosa?

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin Prabowo Subiantosebagai calon presiden tunggal dari partai berlambang burung Garuda tersebut. Menurut dia, Gerindra tidak terpengaruh partai lain yang menggunakan mekanisme konvensi untuk menjaring calon presiden pada Pemilu 2014 nanti.

"Udah pasti calon tunggal hanya Pak Prabowo. Presiden," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/5).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku tidak tahu menahu mengenai dosa masa lalu Prabowo pada saat tragedi Tahun 1998. Sebab, mantan Danjen Kopassus yang sekarang menjadi atasan Ahok di Gerindra pernah terlibat penculikan beberapa mahasiswa waktu itu.

Ahok malah balik bertanya soal masa kelam Prabowo. "Emang masa lalu ada dosa apa? Kamu yakin dia (Prabowo) berdosa?"

Ahok kemudian menegaskan tidak peduli urusan tersebut, karena hal itu merupakan permasalahan partai. Dia mengaku tidak tahu mengenai keterlibatan Prabowo di tragedi 98.

Dia berjar pendek ketika disinggung soal peran Prabowo di masa lalu. "Masa? Aku gak tahu itu urusan gerindra?"

[mtf]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Ahok: Saya enggak pernah bilang warga waduk Pluit komunis

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak pernah mengatakan warga Pluit komunis. Tetapi, ide bagi lahan yang diinginkan warga dianggap ideologis komunis.

Untuk diketahui, warga di sekitar bantaran waduk Pluit diminta oleh Pemprov untuk pindah ke Rusun di wilayah III Jakarta Timur, yakni Rusun Pinus Elok Pulo Gebang dan Rusun Komarudin Penggilingan.

"Saya gak marahin warga Pluit bilang komunis. LSM datang kan mereka membawa proposal. Lewat LSM minta bagi lahan. Saya bilang mana bisa bagi lahan itu tanah negara. Itu ngotot, kalau ngotot itu ideologi komunis dong," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/4).

Ahok mengatakan, jika pembagian lahan sama saja menjarah negara dan menjarah orang kaya. Sehingga, dia berpikiran jika warga menempati lahan di Balaikota atau monas bisa saja minta bagi.

"Sekarang kalau gitu sekalian anda-anda dudukan saja balai kota sama Monas, nanti saya juga minta bagi, lumayan kan? Ya dia berhak marah kan? Dia mau tuntut, ya tuntut saja gitu lho. Darimana dasarnya anda dudukin tanah," tegas Ahok.

Lantas, mantan bupati Belitung Timur ini mencontohkan tanah milik sendiri kemudian dibangun rumah dan dibongkar tidak diganti oleh P2B. Sedangkan ada yang bangun di tanag negara, kemudian disewain dan tidak bayar pajak, tetapi malah minta ganti harga per meter waktu dilakukan pembongkaran.

"Ini makanya saya lapor pak Gubernur, kita mau bangun 700 hektar di Marunda, terus kita isi furnish. Anda butuh rumah yang layak ini rumah susun. Tidak bisa ngisi kami isikan. Anda tidak punya kerjaan untuk bayar retribusi kami carikan pekerjaan. Jadi anda mau nya apa sekarang? Anda mau dudukin tanah minta bagi jual gak? Jual," terangnya.

Ahok mengaku tuntutan LSM tersebut tidak masuk akal. Sehingga, kalau terus melakukan pemaksaan maka sama saja berideologis komunis dan dia enggan meminta maaf kepada warga.

"Apanya yang minta maaf. Saya sudah bantuin rumah. Apa yang komunis minta maaf. Saya gak bilang warga komunis kok, saya bilang waktu mereka mengajukan proposal. Saya enggak bilang warga komunis lho. Itu kan diadu domba orang itu pasti ada LSM yang mengadu domba warga," tegasnya.

"Saya hanya bilang ide seperti ini ide komunis. Saya tidak bilang warga komunis darimana ada bukti saya bilang warga komunis. Enak aja dia bilang," imbuhnya.

Seperti diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan bersikap tegas terhadap penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Pluit. Rusun itu khusus diperuntukkan bagi warga bantaran Waduk Pluit.

Menurut Ahok, warga lain tidak bisa sembarangan menempati waduk tersebut. Bahkan,Ahok mengancam akan melaporkan ke polisi bagi warga yang bandel.

"Kalau enggak mau kita tangkap lapor polisi, enak aja emangnya komunis main duduk-dudukin. Kalau legal tanda tangan surat perjanjian," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (11/4).

[did]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Ahok: Kalau miskin tahu dirilah!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geregetan dan kesal atas ulah warga Waduk Pluit. Sebab, warga waduk tidak hanya menolak untuk direlokasi, mereka juga minta uang ganti rugi.

"Ya kalau miskin tahu dirilah. Dikasih rumah enggak mau," kata Ahok dengan nada ketus di Balai Kota, Jakarta, Senin (29/4).

Ahok mengatakan, selain menolak direlokasi ke Rusun Muara Baru, warga juga menuntut pembagian lahan yang sebelumnya ditempati mereka.

"Terakhir mereka tidak hanya menolak tapi juga mau bagi lahan. Mana bisa? Itu jalur hijau, gitu loh. Di Jakarta enggak pernah beres soal lahan ini kalau didudukin terus minta ganti. Dudukin tanah negara (waduk) yang objek vital, minta diganti," kata Ahok dengan nada kesal.

"Orang kaya saja, lama-lama tinggal di kota besar tidak akan tahan tinggal rumah tanah karena pajaknya akan terus naik. Makanya semua akan berganti tinggal di apartemen. Kenapa? Karena bagi pajak. Karena tanah itu pajaknya bagi bersama," tandasnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI menggusur rumah warga yang berada di sekitar Waduk Pluit. Hal itu dilakukan dalam rangka normalisasi Waduk Pluit.

Pemprov DKI berencana memberi mereka tempat tinggal pengganti dengan merelokasi warga ke Rusun Muara Baru. Namun, mereka malah meminta ganti rugi dan meminta lahan. Padahal, lokasi yang mereka huni sekarang merupakan tanah milik Pemprov DKI Jakarta.

[dan]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

7 KE'GALAK-AN Ahok demi rombak Jakarta

Tidak hanya gebrakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang diacungi jempol, gebrakan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak kalah. Sepak terjang Ahok ini perlu mendapat apresiasi.

Cara Ahok membenahi persoalan Jakarta memang berbeda dengan Jokowi. Jika tiap hari melihat Jokowi kalem, berbeda dengan Ahok. Mantan bupati Belitung Timur itu terlihat galak. 

Kerap kali Ahok marah-marah jika ada bawahannya yang tidak bisa bekerja dengan baik. Atau melihat sistem birokrasi yang masih ruwet. Ahok mengakui, memang ditugaskan harus tegas dan galak dalam membenahi birokrasi di Jakarta 

"Saya ini polisi jahatnya Pak Gubernur (Jokowi). Semua yang baik-baik milik Pak Gubernur, yang jahat-jahat dan galak-galak milik saya," kata Ahok saat sidak di Gedung D Pemprov DKI Jakarta dua pekan lalu.

Apa saja kegalakan Ahok demi merombak Jakarta?

1. Pecat PNS malas

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyentil pegawai negeri sipil yang ogah-ogahan bekerja. Ahok mencontohkan hal kecil seperti fotokopi.

"PNS mohon maaf ya, untuk hal-hal kecil tidak mau kerja. Untuk fotokopi pun harus panggil office boy, pakai outsourcing, enggak bisa. Mental pegawai kayak gitu, kita coret saja," kata Ahok saat memberikan arahan dengan Pegawai Pemprov DKI Jakarta di Kantor Balai Kota dua pekan lalu.

Ahok kembali menegaskan, jika dia menemukan ada PNS DKI yang bersikap seperti itu maka akan dipecat. "Suruh pindah kabupaten atau provinsi lain. Fotokopi apa susahnya sih," ujar dia.

Apalagi saat ini gaji PNS DKI sudah tidak kalah dengan gaji pegawai swasta. "Jadi kalau mental kerjanya kayak raja semua, pakai office boy, pakai outsourcing lebih baik kita kasih sanksi, kita keluarkan," ujar Basuki.

Mendengar omelan Basuki, beberapa pegawai Pemprov hanya menganggukkan kepalanya. Sebagian lagi terdiam. "Suka tidak suka sekarang saya menjadi pembina bapak ibu, dikasih Korpri, suka enggak suka," kata Basuki.

Sentilan Basuki ini direkam oleh Humas Pemprov DKI Jakarta dan diunggah ke Youtube sejak kemarin. Saat memberikan arahan itu, Basuki ditemani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Budiastuti.

2. Usir penghuni Rusunawa nakal

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang menggodok aturan yang tegas bagi calon pemilik rumah susun sewa (Rusunawa) milik pemerintah kota Jakarta. Wagub ingin memastikan yang menempati rusunawa itu benar-benar orang tidak mampu. Jika ketahuan yang menempati tidak pemiliknya, akan diusir.

"Kami juga pasang kamera, sehingga terpantau dia pulang atau tidak kalau keluar kota kita tagih manifes tiketnya dan bisa sampai ke pengadilan. Ini rumah pemerintah yang disubsidi," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (31/10).

Dari pemasangan CCTV itu, akan diketahui siapa penghuni sehari-hari rusun tersebut. Sebab, dia khawatir ada penyelewengan dalam pelaksanaannya.

"Orang bisa mengambil keuntungan subsidi rumah murah dari DKI, akhirnya orang yang benar-benar membutuhkan rumah tidak bisa mendapatkan jatah rumah," ujar Ahok.

Ahok juga menjelaskan, nantinya penempatan rumah susun itu akan dilakukan dengan diundi secara terbuka. Tujuannya agar masyarakat Jakarta mendapatkan informasi jelas, berapa rumah sebenarnya dibangun dan siapa pemiliknya.

"Semua sistem sewa nanti akan diundi. Jadi nanti jadwal tunggu. Sehingga jangan bermimpi mendapat sewa terus ngarepin jual sewa dapet duit mahal ga bisa. Karena kalau bapak atau ibu sudah tinggal di situ kecuali anaknya, mereka langsung nomor urut bawah yang naik," ujar Ahok.

Ahok juga sudah mempersiapkan aturan agar tidak ada permainan dalam penempatan rusun. Jika dalam satu lantai ketahuan penghuninya bukan yang sebenarnya, maka penghuni satu lantai itu akan diusir. Pengusiran dilakukan jika diketahui oleh tetangganya tapi tidak dilaporkan.

"Saya akan tambahkan satu pasal di dinas perumahan bukan hanya diusir tapi seluruh lantai temannya pun diusir," kata Ahok.

3. Perintahkan laptop dioptimalkan

Siapa yang tidak sewot melihat anak buahnya tidak becus bekerja. Bukannya memanfaatkan fasilitas yang tersedia, anak buah malah menggunakan cara lawas yang sudah diketahui banyak kekurangan.

Barangkali itulah yang dialami Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) Purnama. Dia naik pitam begitu mengetahui hasil rapatnya dengan perwakilan buruh di Balai Kota DKI tidak diketik sang staf.

Seorang PNS muda yang menjadi sasaran kemarahan Ahok hanya menulis notulensi di secarik kertas. "Kampungan banget itu, pakai BlackBerry, laptop anggarannya miliaran, mana tukang ketiknya itu?" sergah Ahok melihat laptop di depan PNS itu masih tertutup, saat rapat segera berakhir.

Karena melihat PNS muda itu hanya sibuk dengan alat tulis dan secarik kertas, Ahok pun semakin emosi.

"Lu orang paling hebat, ada laptop di depan mata, tapi tulis tangan. Cari sekretaris yang bisa ketik sepuluh jari. Saya tidak mau notulensi pakai tangan, kasih dua orang buat (ketik notulensi) gantian," ujar Ahok dengan nada tinggi.

Pantauan merdeka.com yang berada tak jauh dari PNS muda itu, kertas di tangannya juga masih polos, tidak seperti perkiraan Ahok bahwa notulensi ditulis tangan. Akhirnya, Ahok sendiri yang membacakan hasil rapat berdasarkan catatannya.

4. Pangkas anggaran pembuatan pidato Rp 1,2 miliar

Salah satu visi pasangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahja Purnama dalam bekerja adalah penghematan anggaran. Oleh karena itu, keduanya sangat teliti saat membuat isian pada Rancangan APBD 2013 agar tetap efisiensi.

Mereka tak ingin anggaran gendut tanpa peruntukan yang jelas. Beberapa poin anggaran yang dianggap tidak penting seperti pembuatan naskah pidato gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang nilainya mencapai Rp 1,2 miliar dipangkas.

"Penulisan naskah gubernur dan wakil gubernur 1,2 miliar ya harus kami coret. Apa-apaan ini," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, dua hari lalu

Ahok mengaku kaget ada anggaran begitu besar hanya untuk penulisan naskah pidato gubernur dan wakil gubernur. Dia akan mengecek dan mengapa bisa muncul anggaran sebesar itu.

5. Pasang CCTV awasi PNS

Melalui perintah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Ahok diminta meninjau ruang kerja PNS yang ada di Gedung D Pemprov DKI Jakarta.

Dalam sidak, Ahok sempat berpesan kepada Kepala Biro Umum DKI untuk memaksimalkan ketersediaan kamera CCTV di setiap lantai, dan ruangan yang ada di gedung kompleks Balai Kota DKI.

"Saya ingin bisa memantau kerja SKPD dari ruangan saya. Begitupula dengan lurah, camat, walikota, CCTV-nya supaya bisa disambungkan, bisa dipantau kerjanya," kata Ahok.

6. Perintahkan ruangan kerja kecil dan sederhana

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Jokowi-Ahok ini memang merancang program penghematan anggaran. Misalnya dengan memanfaatkan gedung kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Ahok sendiri merasa ruangan kerja yang telah disediakan untuknya terlalu besar jika harus menghabiskan satu lantai. Dia berharap bisa diperkecil dan sisanya dibuat ruangan untuk kepala dinas-kepala dinas. Agar mereka bisa kerja saling berdampingan.

"Ruangan saya terlalu besar. Itu satu lantai untuk wagub terlalu besar, makanya kami hitung minimal," kata Ahok.

Menurut Ahok, ruangan besar tidak efektif. Baginya terpenting, di ruangnya ada toilet, meja rapat ruang terima tamu sudah cukup.

Saat meninjau ke ruangan Sekda Fadjar Panjaitan beberapa waktu lalu, Ahok juga mengimbau jika nantinya kepala dinas akhirnya dipindahkan ke Balai Kota maka ruangannya tidak boleh lebih besar dan lebih bagus dari ruangan Sekda.

"Kalau kantor-kantor dinas pindah ke sini, ruang kerjanya tidak boleh lebih besar dari ruang kerja Sekda. Ruang kerjanya tidak boleh lebih bagus dari ruang kerja Sekda," kata Ahok.

7. Harus hemat energi

Kepada pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) minta mereka membiasakan diri hidup hemat energi. Ahok tidak ingin ada lampu yang menyala jika memang tempat tersebut tidak digunakan.

"Saya ke sini juga ingin melihat penghematan yang bisa dilakukan gedung ini. Kalau rapat jangan manfaatkan lampu terus, hemat energi, manfaatkan celah-celah jendela yang ada," kata Ahok.

      

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

READ MORE »»