Mereka yang keder setelah melawan Jokowi-Ahok

Tujuh bulan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) panen pujian dan kritikan. Bahkan sejak awal maju pada pilkada lalu, keduanya juga beberapa kali dilawan orang yang kebetulan berbeda pendapat.

Beberapa orang yang pernah mengkritik dan melawan Jokowi-Ahok di antaranya Sutiyoso, Mantan Gubernur DKI sebelum Jokowi. Dalam Pilkada DKI lalu, Bang Yos, demikian dia disapa, ikut menjadi pendukung pasangan Fauzi Bowo, seteru Jokowi.

Bang Yos juga kerap mengkritik kebijakan-kebijakan Jokowi setelah dilantik, misalnya soal blusukan ke kampung-kampung. Sutiyoso sempat meminta Jokowi agar berbuat nyata, bukan hanya pencitraan. Dia juga meminta Ahok agar tidak ketus kepada bawahan.

Namun belakangan dia luluh, dan balik mendukung Jokowi. Misalnya dia mendukung program lelang jabatan. Dia juga datang ke Balai Kota memberi saran soal pembentukan yayasan bidang penyaluran beasiswa.

Selain Sutiyoso, Rhoma Irama juga sempat menyerang Jokowi-Ahok. Raja dangdut ini menyerang dalam kasus SARA menjelang masa kampanye Pilkada DKI Agustus 2012 lalu. Akhirnya dia keder juga, dan malah nangis sesenggukan di kantor Panwaslu. 

Berikut ini 4 orang yang keder setelah melawan Jokowi-Ahok, dan malah balik mendukung program dan kebijakan mereka.

1. Sutiyoso

Mantan Gubernur DKI Jakarta sebelum Jokowi ini sempat melontarkan banyak kritik kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sesudahnya (Jokowi-Ahok). Misalnya, Bang Yos, demikian dia di sapa, mengkritik kebiasaan blusukan Jokowi dan sikap ketus Ahok kepada bawahan.

Dia juga sempat mengkritik kebijakan pemberlakuan nopol ganjil dan genap kendaraan roda dua dan empat di jalan Jakarta. Namun belakangan Sutiyoso bersikap sebaliknya. Dia misalnya, mendukung program lelang jabatan dan lainya.

Beberapa waktu lalu, Sutiyoso terang-terangan mengaku capek mengkritik Jokowi-Ahok. "Enggak ah, sudah capek aku kritisi Jakarta," kata Bang Yos di Kantor PKPI, Jakarta, Rabu (6/2).

Bukan tanpa sebab Bang Yos enggan untuk mengomentari kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi. Dirinya mengaku diserang dan dimaki habis-habisan oleh fans pendukung Jokowi. "Saya diserang habis-habisan sama pendukung Jokowi," ungkap Bang Yos.

2. Asraf Ali

Asraf Ali, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini sebelumnya getol mengajukan hak bertanya (interpelasi) kepada Gubernur DKI Joko Widodo ( Jokowi ) tentang Kartu Jakarta Sehat (KJS). Dia sempat mengatakan bila pengajuan interpelasi itu sudah sampai ke meja pimpinan dewan.

"Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5) kemarin.

Asraf menilai, program KJS yang dijalankan Jokowi tidak mengandung kejelasan karena konsep yang dipakai belum matang. Sehingga dia merasa perlu meminta pertanggungjawaban Jokowi secara resmi dalam forum mengingat masalah KJS tidak dapat selesai di tingkat komisi.

Namun belakangan, Asraf Ali justru menyangkal pemberitaan yang menyebut dia berinisiatif mengajukan hak interpelasi. Dia mengaku tidak tahu sumber penggalangan itu dari siapa. Bahkan dia belum ikut tanda tangan.

Ketua Fraksi Golkar ini menyebutkan, tidak ada satupun anggotanya yang turut menandatangani hak interpelasi itu. "Fraksi Golkar tidak setuju karena tidak terlibat," kata dia menyangkal habis-habisan komentar sebelumnya.

3. Rhoma Irama

Rhoma Irama sempat berurusan dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pilkada DKI Jakarta tahun lalu. Dia dipanggil karena diduga terkait dengan kasus SARA dalam ceramahnya.

Ceritanya, sebagai mubaligh, Rhoma sempat mengucapkan sebuah ayat, yang bunyinya 'Bahwa orang beragama Islam dilarang untuk memilih non muslim menjadi pemimpin, dan hukuman bagi yang memilih pemimpin non muslim adalah menjadi musuh Allah'.

Belakangan, Rhoma yang sebelumnya tak sepemahaman dengan Jokowi-Ahok, balik memuji Jokowi ketika Bekas Wali Kota Solo itu dinobatkan sebagai walikota terbaik ke tiga di dunia.

Menurut si Raja Dangdut, Jokowi adalah salah satu putra terbaik bangsa yang tentu pantas mendapatkan gelar itu. Dia juga merasa yakin, Jokowi dapat membawa Jakarta lebih maju dari saat ini.

"Jokowi salah satu putra terbaik bangsa tentu bisa membangun Jakarta lebih baik," jelas Rhoma saat berkunjung ke Gedung MPR dalam rangka kerjasama sosialisasi empat pilar kebangsaan, di Jakarta, Januari lalu.

Dia mengaku mendukung penuh program-program yang telah dilakukan oleh Jokowi, termasuk aksi blusukan yang sering kali menjadi sorotan media. "Bagus dia bisa merasakan denyut kehidupan di bawah."

4. Lurah Warakas

Terakhir ini kisah Mulyadi, lurah Warakas, Jakarta Utara, yang sebelumnya mengancam akan membawa kebijakan lelang jabatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), belakangan mlempem juga. Sebelumnya dia berpendapat lelang jabatan itu kasar sehingga dia tidak ikut.

Alasan lain, seharusnya jabatan lurah dan camat dikosongkan lebih dulu dengan SK Gubernur. Jika tidak, Jokowi dinilai telah melabrak Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah dan camat yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Namun belakangan, entah karena tak mendapat dukungan atau apa, mendadak dia mengklaim tak mengikuti proses lelang jabatan Lurah dan Camat karena sakit. Padahal sebelumnya dia mengatakan menolak lelang jabatan itu.

Mulyadi coba menegaskan kembali dari awal tak pernah menolak proses lelang jabatan Lurah dan Camat ala Jokowi. Dia berkilah, sikapnya kerasnya justru dilebih-lebihkan oleh surat kabar sehingga mempengaruhi masyarakat.

Karena merasa dirugikan, Mulyadi berpikir untuk mensomasi pihak-pihak yang memperuncing keadaan. Sementara itu khusus kepada keluarga besar Pemprov DKI, Jokowi dan Ahok, dia memilih damai dan memohon maaf.

Merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Selalu menang di survei capres, akankah Jokowi luluh?

Semenjak dikukuhkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) terus menanjak. Terbukti, sejumlah lembaga survei menyatakan kepopuleran seorang Jokowi hingga kini tak tertandingi.

Bahkan, hasil riset lembaga survei yang hendak mencari calon presiden idaman dalam Pemilu 2014 mendatang, nama Jokowi selalu diurutan paling wahid. Meski namanya selalu diunggulkan berbagai survei, mantan wali kota Solo ini tetap berkeras akan menyelesaikan masa baktinya di Jakarta hingga 2017.

Paling anyar, hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) menempatkan Jokowi di peringkat pertama sebagai tokoh calon presiden (capres) alternatif. Sejumlah nama tokoh capres yang disebutkan oleh 1.635 responden antara lain Jokowi (28,6 persen), Prabowo Subianto (15,6 persen), Aburizal Bakrie (7 persen), Megawati (5,4 persen) dan Jusuf Kalla (3,7 persen).

Peneliti CSIS Philip Jurius Vermonte mengatakan, munculnya nama Jokowi di urutan paling atas karena masyarakat menginginkan sosok calon presiden alternatif seperti pengusaha mebel tersebut.

"Pada dasarnya (hasil) ini bukan soal 'fenomena Jokowi' semata, melainkan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar mengharapkan calon pemimpin alternatif, yaitu Jokowi atau calon alternatif lain," kata Philip di Jakarta, Minggu (26/5).

Sementara itu, pengamat politik sekaligus peneliti senior CSIS J Kristiadi mengatakan kemunculan Jokowi bertepatan dengan momentum pencarian tokoh capres alternatif, terlepas dari opini bahwa mantan wali kota Solo itu baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Lebih dari separuh responden (53,9 persen) menyatakan setuju jika Jokowi maju sebagai kandidat capres meskipun masih menjabat sebagai gubernur.

"Kesulitan Jokowi untuk mendapatkan dukungan partai masih dipersoalkan, tetapi kalau tingkat elektabilitasnya mencapai 50 persen pasti dia akan diperebutkan oleh partai-partai," kata Kristiadi.

Selain hasil riset CSIS, hal senada juga terjadi dalam hasil survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB), Jokowi berhasil menduduki posisi teratas dari 29 tokoh calon presiden potensial yang dijaring. Elektabilitas Jokowi mencapai 21,2 persen. Posisinya menggeser dominasi Prabowo Subianto (17,2 persen) dan Megawati (11,5 persen) yang selama ini sering mendominasi survei-survei mengenai calon presiden.

Dari hasil riset yang telah dilakukan sejumlah lembaga survei, nama Jokowi selalu teratas dalam bursa pencalonan presiden pada Pemilu 2014. Akankah Jokowi luluh dan bersedia diusung untuk menjadi capres?

[did]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

DPRD DKI dukung Komnas HAM panggil paksa Jokowi

Anggota DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman menyayangkan ketidakhadiran Joko Widodoke Komnas HAM untuk menjelaskan soal penggusuran Waduk Pluit. Karena menurutnya, persoalan warga Waduk Pluit bukan masalah hukum semata, melainkan bagaimana mengedepankan etika dan dialog dengan warga.

"Inikan permasalahan manusia, jadi jangan asal gusur aja, walaupun benar warga secara hukum tidak punya hak atas tanah. Tapi harusnya Jokowi menggunakan cara yang memanusiakan manusia," tegas Taufiqurrahman saat dihubungi wartawan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (16/5).

Dia menambahkan, peliknya persoalan relokasi warga Waduk Pluit sangat berbeda dengan persoalan yang selama ini terjadi di Solo. Maka itu, lanjutnya, Jokowi harus bersikap lebih manusiawi.

"Katanya dulu di Solo bisa bikin 58 kali pertemuan sebelum relokasi, ayo dong di Jakarta bikin gitu juga," tantangnya.

Politikus Demokrat ini juga mendukung Komnas HAM memanggil paksa Jokowi jika mantan wali kota Solo itu kembali mangkir dipemanggilan ketiga.

"Silakan saja Komnas HAM memanggil paksa Jokowi," sambungnya menegaskan.

Sebelumnya diketahui, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kecewa atas ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk kedua kalinya. Atas ketidakhadiran ini, Komnas HAM memberikan ultimatum jika sampai pemanggilan ketigaJokowi tak juga hadir maka akan dipanggil paksa.

"Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999, kami bisa memanggil paksa," ujar Komisioner bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Siane Indriyani di kantornya, Jl Latuharhary, Jakarta, Kamis (16/5).

[lia]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Jokowi: Gak heran saya kalau Kopaja-Metromini nabrak pos polisi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berkeluh kesah soal tidak adanya perubahan transportasi di Jakarta. Jokowi mengeluhkan soal kondisi Kopaja dan Metromini yang sejak dulu hingga sekarang masih memprihatinkan.

"Soal Metromini dan Kopaja, saya alami hal yang sama. Tahun 1985 waktu itu dua tahun kerja di Jakarta naiknya itu. Dulu busnya itu sudah jelek. Sekarang saya naik sudah itu-itu saja dari Klender ke Pasar Rumput," ucap Jokowi saat seminar nasional di Aula Gandhi Gedung BPKP, Jakarta Timur, Kamis (16/5).

Mantan Wali Kota Solo itu tidak heran jika banyak warga yang mengeluh soal pelayanan Metromini dan Kopaja. Keluhan warga itu salah satunya adalah soal aksi kebut-kebutan sopir Kopaja dan Metromini yang terkadang berakhir dengan kecelakaan.

"Ugal-ugalannya tetap. Setelah saya cek Kopaja, Metromini di Jakarta, hampir 100 persen enggak ada speedometernya. Remnya ada yang punya ada yang enggak. Jadi kalau dua bulan yang lalu ada yang nabrak pos polisi, itu enggak heran saya," jelas Jokowi.

Karena itu, pihaknya mengaku sedang maraton memperbaiki transportasi di Jakarta. Baik dari segi penambahan jumlah busway, revitalisasi Kopaja, Metromini hingga infrastruktur jalan seperti MRT dan monorail.

[dan]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Wapres saja muji, malah menterinya sindir blusukan Jokowi

Banyak pejabat yang resah gelisah dengan gaya kepemimpinan Joko Widodo sebagai gubernur DKI. Saking usilnya, ada saja yang mereka kritisi karena dianggap terlalu berlebihan.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu memang punya ciri khas tersendiri dalam bekerja. Dia lebih senang berada di luar kantor, keluar masuk perkampungan, menyapa warga, melihat berbagai permasalahan di satu lokasi dan mencari solusinya.

Entah karena merasa terlambat, para pejabat itu menilai Jokowi sengaja melakukan pencitraan. Padahal tak bisa dipungkiri, setiap pria kelahiran Solo itu datang ke lokasi, warga seperti terhipnotis untuk membuntutinya.

"Setiap orang kan punya gaya sendiri-sendiri," kata Jokowi kala itu. Dia coba mengesampingkan pandangan negatif soal blusukannya.

Jokowi beranggapan, tak ada gunanya menjadi seorang pejabat jika hanya duduk di balik meja. Selalu memerintahkan anak buah dan tak pernah paham masalah.

Kritikan itu rupanya belum berhenti meski Jokowi sudah enam bulan menjabat sebagai gubernur. Lagi-lagi kritik itu bukan datang dari rakyat melainkan dari pejabat di pemerintahan.

Adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang baru-baru ini mengkritik gaya blusukan Jokowi. Meski tak menunjuk spesifik nama Jokowi kala itu, tapi Gamawan tegas mengatakan kepala daerah yang sering blusukan akan mengganggu jalannya pemerintahan.

"Sebenarnya saya mengakui turun ke lapangan bagi seorang memimpin memang diperlukan tapi jika keseringan itu jadi tidak baik. Jika seorang pemimpin, ingin melakukan blusukan harus memerlukan manajemen yang baik agar tidak mengganggu fungsi utamanya. Kalau sejak awal nanti proses fungsi manajemen berjalan baik, maka pemerintah daerah akan berjalan dengan baik pula," kritik Gamawan kala itu.

Gamawan meminta kepala daerah tidak terlalu membuang-buang waktu kerja untuk turun ke lapangan. Dia menyarankan ada baiknya dijadwalkan.

"Harus ditentukan waktu-waktunya untuk ke lapangan melakukan sosialisasi dengan masyarakat," imbaunya.

Ini bukan kali pertama Gamawan mengkritik Jokowi. Sebelumnya dia juga pernah mengkritik soal keterlambatan APBD DKI dan surat izin cuti.

Meski blusukan di mata Gamawan adalah satu kesalahan, tapi tidak untuk Wakil Presiden Boediono. Pria berkacamata itu malah memuji gaya kerja Jokowi termasuk blusukan ke kampung-kampung.

"Daerah harus mengecek di lapangan untuk program-program kompensasi terhadap masyarakat miskin. Gubernur DKI betul, kalau mau melihat ini, kita harus blusukan," ujar Boediono saat membuka rapat koordinasi nasional (rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (8/5).

Berbeda dengan Gamawan, Boediono malah meminta kepala daerah lainnya mencontek gaya kerja mantan wali kota Solo itu.

Kalau atasan Pak Gamawan, Wapres Boediono malah memuji Jokowi, lalu kenapa mantan gubernur Sumatera Barat itu malah mencibir?

[lia]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

4 Teguran menteri SBY yang menyentil Jokowi

Menjadi orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta tidaklah mudah. Sebab, gerak gerik dan kinerjanya selalu mendapat perhatian dari semua kalangan.

Hal itu pula yang dialami Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ). Dari kalangan publik hingga pejabat tinggi negara terus memperhatikan gerak gerik pria asal Solo tersebut.

Jika yang dilakukan Jokowi dinilai baik dan benar, pujian dan sanjungan diperoleh Jokowi . Namun jika yang dilakukan Jokowi dinilai kurang tepat, maka komentar miring harus siap diterima Jokowi .

Bahkan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II sempat menegur Jokowi . Tercatat sudah ada dua menteri yang melayangkan kritikan dan teguran kepada Jokowi .

Dua menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar. Berikut empat teguran menteri SBY yang menyentil Jokowi .






1. Teguran APBD


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melayangkan surat teguran kepadaJokowi dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Mendagri menegur keduanya karena hingga 28 Desember mereka belum merampungkan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2013 beberapa waktu lalu.

"Ada tiga gubernur kita ingatkan, PP 58 itu kan November harus dilakukan. Selambat-lambatnya Desember soal APBD, jadi ada tiga provinsi yang belum selesai, DKI, Papua Barat dan Aceh, itu saya surati," ungkap Gamawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/1) lalu.

Selain mengirimkan surat teguran, Gamawan juga mendesak agar ketiga gubernur itu segera menyelesaikan pembahasan APBD. "Kita mendesak lah, mudah-mudahan Februari ini bisa selesai lah, tiga-tiganya," katanya.

Pasca-surat teguran ini, pasangan duet Jokowi-Ahok langsung menyetorkan surat tersebut untuk mendukung program unggulan mereka.





2. Teguran cuti kampanye

Mendagri Gamawan Fauzi kembali menegur Jokowi saat hendak menjadi juru kampanye pasangan cagub-cawagub Jawa Barat, Rieke-Teten, beberapa waktu lalu. Saat itu Gamawan mengaku tidak bisa memproses izin cuti Jokowi untuk menjadi juru kampanye pasangan cagub-cawagub yang diusung oleh PDIP itu.

Alasannya, dalam surat pengajuan cuti tersebut tidak dilengkapi alasan Jokowiberkampanye untuk siapa.

"Kenapa kami tidak bisa memproses itu karena di surat Pak Jokowi itu hari Jumat kami terima jam 14.00 WIB tidak menyebutkan kampanye untuk siapa dan di mana," kata Gamawan di Istana Negara, Rabu (20/2) lalu.

Dia menjelaskan, sesuai aturan jika kepala daerah ingin melakukan kampanye untuk orang lain maka surat tersebut harus diajukan beberapa hari sebelum hari kampanye dan dijelaskan orang itu berkampanye untuk siapa.

"Untuk berkampanye itu harus ada izin karena tidak menyebutkan di situ hari minggu boleh kampanye bebas seperti itu," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi Jokowi mengaku sudah mengajukan surat cuti karena dalam peraturan seorang kepala daerah dilarang menjadi juru kampanye orang lain kecuali dirinya sedang bebas tugas.





3. Teguran blusukan

Mendagri Gamawan Fauzi menyindir kepala daerah yang sering blusukan. Bagi Gamawan Fauzi, cara blusukan itu malah tidak maksimal jika menjadi hobi.

Entah siapa yang dimaksud Gamawan. Namun, sindiran ini nampaknya ditujukan padaJokowi yang memang gemar blusukan.

"Kepala daerah memang harus turun ke lapangan, tapi jangan tiap hari juga. Harus ditentukan waktu-waktunya untuk ke lapangan," kata Mendagri dalam sambutannya saat membuka acara seminar 'Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah' di Gedung Badan Diklat Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Tiga teguran dan sindiran ini kesemuanya ditanggapi santai oleh Jokowi. Termasuk soal blusukan yang menurutnya hanya merupakan satu gaya kepemimpinan. "Kalau saya seperti itu. Kan setiap orang mempunyai cara sendiri-sendiri," tandasnya.





4. Teguran penduduk tak ber-KTP

Jokowi bertemu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar untuk menjalin kesepakatan terkait perlindungan perempuan dan beberapa program yang akan dicanangkan pada 2013, Senin (6/5).

Jokowi bercerita bahwa ia sempat ditegur oleh Menteri Linda. "Dan tadi ada juga teguran dari Bu Menteri mengenai penduduk kita yang tidak ber-KTP sehingga larinya kepada anak yang tidak punya akta kelahiran, lari lagi ke anak yang ga bisa sekolah karena nggak ada akta kelahiran," kata Jokowi.

Menteri Linda juga mengeluhkan tingginya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh wanita di DKI. Untuk mengatasinya, Jokowi telah menyiapkan strategi.

"Penanganan KDRT yang berbasis komunitas. Saya rasa dua hal ini yang kita akan mulai kita fokuskan," ujarnya.

Untuk itu Jokowi berjanji akan membuat pembentukan forum-forum anak, pembangunan public space untuk anak dan pembangunan nantinya ada di kampung-kampung kumuh, ada ruang terbuka hijau. Tempat-tempat itu akan dibangun juga perpustakaan kecil untuk anak.

Merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Mendagri tegur Jokowi tiga kali, ada apa?

Untuk kesekian kalinya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyentil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mulai dari kesalahan prosedural hingga kesalahan sepele, Jokowi kerap disentil oleh Mendagri.

Pertama, Gamawan melayangkan surat teguran kepada Jokowi dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Mendagri menegur keduanya karena hingga 28 Desember mereka belum merampungkan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2013 beberapa waktu lalu.

"Ada tiga gubernur kita ingatkan, PP 58 itu kan November harus dilakukan. Selambat-lambatnya Desember soal APBD, jadi ada 3 provinsi yang belum selesai, DKI, Papua Barat dan Aceh, itu saya surati," ungkap Gamawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/1) lalu.

Selain mengirimkan surat teguran, Gamawan juga mendesak agar ketiga gubernur itu segera menyelesaikan pembahasan APBD. "Kita mendesak lah, mudah-mudahan Februari ini bisa selesai lah, tiga-tiganya," katanya. Pasca surat teguran ini, langsung saja pasangan duet Jokowi-Ahok langsung menyetorkan surat tersebut untuk mendukung program unggulan mereka.

Teguran kedua terjadi saat Jokowi hendak menjadi jurkam kampanye pasangan Rieke-Teten. Saat itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku tidak bisa memproses izin cuti Jokowi untuk menjadi juru kampanye pasangan cagub Jawa Barat Rieke-Teten. Alasannya, dalam surat pengajuan cuti tersebut tidak dilengkapi alasan Jokowi berkampanye untuk siapa.

"Kenapa kami tidak bisa memproses itu karena di surat Pak Jokowi itu hari Jumat kami terima jam 14.00 WIB tidak menyebutkan kampanye untuk siapa dan di mana," kata Gamawan di Istana Negara, Rabu (20/2) lalu.

Dia menjelaskan, sesuai aturan jika kepala daerah ingin melakukan kampanye untuk orang lain maka surat tersebut harus diajukan beberapa hari sebelum hari kampanye dan dijelaskan orang itu berkampanye untuk siapa.

"Untuk berkampanye itu harus ada izin karena tidak menyebutkan di situ hari minggu boleh kampanye bebas seperti itu," ujarnya. Ketika dikonfirmasi Jokowi mengaku sudah mengajukan surat cuti karena dalam peraturan seorang kepala daerah dilarang menjadi juru kampanye orang lain kecuali dirinya sedang bebas tugas.

Tak berhenti di situ, terakhir Mendagri menyindir kepala daerah yang sering blusukan. BagiGamawan Fauzi, cara blusukan itu malah tidak maksimal jika menjadi hobi. Entah siapa yang dimaksud Gamawan, namun sindiran ini nampaknya ditujukan pada Jokowi yang memang gemar blusukan.

"Kepala daerah memang harus turun ke lapangan, tapi jangan tiap hari juga. Harus ditentukan waktu-waktunya untuk ke lapangan," kata Mendagri dalam sambutannya saat membuka acara seminar 'Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah' di Gedung Badan Diklat Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Tiga teguran dan sindiran ini kesemuanya ditanggapi santai oleh Jokowi. Termasuk soal blusukan yang menurutnya hanya merupakan satu gaya kepemimpinan. "Kalau saya seperti itu. Kan setiap orang mempunyai cara sendiri-sendiri," tandasnya.

[has]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Jokowi: 200 Tower Perumnas bukan untuk warga miskin

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggandeng Perumahan Nasional (Perumnas) untuk membangun 200 unit rusun dalam tahun ini. Rencananya, rusun dibangun di wilayah Cengkareng, Kebon Kacang, Tanah Abang, Klender dan wilayah Jakarta lainnya.

Menurut Jokowi, rusun yang dibangun Perumnas tersebut bukan untuk golongan rakyat miskin. Namun diperuntukkan untuk ekonomi kelas menengah.

"Enggak (untuk miskin), ini untuk masyarakat di tengah," ujar Jokowi di Balai Kota, Kamis (25/4).

Jokowi menambahkan, untuk pembangunan rusun, sangat penting kerjasama antara semua pihak.

"Kalau yang tidak mampu bagian kita. Sehingga nanti kejar-kejaran. Perumnas buat, BUMN buat, DKI buat, swasta buat. Mungkin setahun jumlahnya bisa ngejar lah," jelas Jokowi.

Sedangkan untuk anggaran dan pembebasan lahan, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Perumnas. Dirinya hanya membantu proses perizinan pembangunan.

"Ya kita hanya di sisi mendorong izin dan KLB-nya. Tapi tadi sudah tidak ada masalah," tandasnya.

[bal]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Jokowi dilarang bangun rusun 20 lantai

DPRD DKI menyambut positif rencana Pemprov DKI menggandeng Perum Perumnas untuk proyek 200 tower rusun di beberapa wilayah di Jakarta. Dengan catatan tidak membangun rusun bertingkat dengan 20 lantai.

"Sebab konstruksi tanah Jakarta yang semakin menurun. Ketinggian 20 lantai itu belum pas, karena konter tanah di Jakarta terbatas," kata Anggota Komisi D DPRD DKI, Aliman Aat saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (26/04).

Aliman menyarankan rusun-rusun itu sebaiknya dibuat 12 lantai. Pasalnya, jika dipaksakan tidak akan efektif.

Politisi Demokrat ini mengaku program tersebut merupakan terobosan yang baik dengan membangun perumahan secara vertikal. Tapi saat menatanya, perlu langkah yang tepat karena masyarakat saat ini sudah terbiasa hidup di lingkungan dengan perumahan yang horizontal.

"Sekarang lahannya tidak cukup mereka mau disuruh tidur di mana," tambahnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bersama Perum Perumnas berencana membangun 200 tower rumah susun milik (rusunami) untuk warga kelas menengah ke atas.

Jokowi mengatakan, pihaknya akan memberikan kemudahan perizinan, seperti izin Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan izin Koefisien Luas Bangunan (KLB). Sedangkan untuk urusan penyediaan lahan menjadi urusan Perumnas.

[lia]merdeka.com

KliK DI BAWAH INI:

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Jokowi tak takut hadapi gugatan buruh

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta masih belum memuaskan elemen buruh. Oleh karenanya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siap digugat.

Sekadar diketahui, buruh mengajukan gugatan karena Jokowi terlalu cepat menyetujui penangguhan UMP yang diajukan para pengusaha.

"Ya enggak apa-apa, menaikkan juga digugat. Enggak apa-apa, tapi yang jelas penangguhan UMP ada prosedurnya, cek lapangan, cek keuangan ke perusahaan dan itu terpenuhi sehingga masuk meja saya pasti ditanda tangani," ungkap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (29/4).

Mantan wali kota Solo ini mengaku siap menerima apapun putusan pengadilan. Sebab, persoalan menggugat dan digugat sudah jadi asam garam buat Jokowi.

"Wong namanya digugat bisa menang bisa kalah. Menang biasa, kalah biasa. Karena kebijakan apapun gak mungkin bisa membahagiakan semua orang, jadi seperti itu wajar," jelas Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi digugat oleh buruh karena mengabulkan penangguhan upah minimum provinsi (UMP) kepada delapan perusahaan di DKI Jakarta. Delapan perusahaan tersebut di antaranya, PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT Dayup Indo, PT Greentex Indonesia Utama, PT Hansae Indonesia Utama, PT Inkosindo Sukses, PT Tainan Enterprise Indonesia, serta PT Winners Internasional.

[lia]merdeka.com

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»  

Jokowi bahas marathon dan temui komedian Aziz-Nunung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengawali pekan ini dengan menerima perwakilan OSIS SMA 6 dan SMA 70 Jakarta. Kedua sekolah yang sering terlibat tawuran itu akan menggelar acara bersama. Selain itu, banyak agenda yang harus dihadiri Jokowi hari ini.

Setelah itu, pukul 08.00 WIB, Senin (29/4), Jokowi akan menggelar rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta. Disambung menghadiri acara Pemberian Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2013 di Ruang Birawa Hotel Bidakara Pancoran.

"10.30 WIB beliau akan menghadiri acara Opening Jakarta Marketing Week sekaligus hadir dalam acara Soft Launching Jakarta Marathon 2013 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan," demikian informasi dari Humas dan Protokoler Pemprov DKI.

Acara selanjutnya pukul 12.00 WIB. Jokowi menghadiri diskusi rountable bersama Pimpinan DPRD terkait Deep Tunnel dan Giant Sea Wall di Balai Agung.

"Pada pukul 14.00 WIB menerima Azis dan Nunung dalam program 'RAN (Rekreasi Azis Nunung)' di lapangan alternatif: 1. Setu Babakan 2. Museum Monas 3. Museum Bahari 4. Kawasan Kota Tua."

[ian]merdeka.com

http://ok3news.blogspot.com/

Follow @ok3news 

Jangan lupa Comment N Di share yah :)

READ MORE »»