4 Teguran menteri SBY yang menyentil Jokowi


Menjadi orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta tidaklah mudah. Sebab, gerak gerik dan kinerjanya selalu mendapat perhatian dari semua kalangan.

Hal itu pula yang dialami Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ). Dari kalangan publik hingga pejabat tinggi negara terus memperhatikan gerak gerik pria asal Solo tersebut.

Jika yang dilakukan Jokowi dinilai baik dan benar, pujian dan sanjungan diperoleh Jokowi . Namun jika yang dilakukan Jokowi dinilai kurang tepat, maka komentar miring harus siap diterima Jokowi .

Bahkan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II sempat menegur Jokowi . Tercatat sudah ada dua menteri yang melayangkan kritikan dan teguran kepada Jokowi .

Dua menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar. Berikut empat teguran menteri SBY yang menyentil Jokowi .






1. Teguran APBD



Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melayangkan surat teguran kepadaJokowi dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Mendagri menegur keduanya karena hingga 28 Desember mereka belum merampungkan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2013 beberapa waktu lalu.

"Ada tiga gubernur kita ingatkan, PP 58 itu kan November harus dilakukan. Selambat-lambatnya Desember soal APBD, jadi ada tiga provinsi yang belum selesai, DKI, Papua Barat dan Aceh, itu saya surati," ungkap Gamawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/1) lalu.

Selain mengirimkan surat teguran, Gamawan juga mendesak agar ketiga gubernur itu segera menyelesaikan pembahasan APBD. "Kita mendesak lah, mudah-mudahan Februari ini bisa selesai lah, tiga-tiganya," katanya.

Pasca-surat teguran ini, pasangan duet Jokowi-Ahok langsung menyetorkan surat tersebut untuk mendukung program unggulan mereka.





2. Teguran cuti kampanye

Mendagri Gamawan Fauzi kembali menegur Jokowi saat hendak menjadi juru kampanye pasangan cagub-cawagub Jawa Barat, Rieke-Teten, beberapa waktu lalu. Saat itu Gamawan mengaku tidak bisa memproses izin cuti Jokowi untuk menjadi juru kampanye pasangan cagub-cawagub yang diusung oleh PDIP itu.

Alasannya, dalam surat pengajuan cuti tersebut tidak dilengkapi alasan Jokowiberkampanye untuk siapa.

"Kenapa kami tidak bisa memproses itu karena di surat Pak Jokowi itu hari Jumat kami terima jam 14.00 WIB tidak menyebutkan kampanye untuk siapa dan di mana," kata Gamawan di Istana Negara, Rabu (20/2) lalu.

Dia menjelaskan, sesuai aturan jika kepala daerah ingin melakukan kampanye untuk orang lain maka surat tersebut harus diajukan beberapa hari sebelum hari kampanye dan dijelaskan orang itu berkampanye untuk siapa.

"Untuk berkampanye itu harus ada izin karena tidak menyebutkan di situ hari minggu boleh kampanye bebas seperti itu," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi Jokowi mengaku sudah mengajukan surat cuti karena dalam peraturan seorang kepala daerah dilarang menjadi juru kampanye orang lain kecuali dirinya sedang bebas tugas.





3. Teguran blusukan

Mendagri Gamawan Fauzi menyindir kepala daerah yang sering blusukan. Bagi Gamawan Fauzi, cara blusukan itu malah tidak maksimal jika menjadi hobi.

Entah siapa yang dimaksud Gamawan. Namun, sindiran ini nampaknya ditujukan padaJokowi yang memang gemar blusukan.

"Kepala daerah memang harus turun ke lapangan, tapi jangan tiap hari juga. Harus ditentukan waktu-waktunya untuk ke lapangan," kata Mendagri dalam sambutannya saat membuka acara seminar 'Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah' di Gedung Badan Diklat Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Tiga teguran dan sindiran ini kesemuanya ditanggapi santai oleh Jokowi. Termasuk soal blusukan yang menurutnya hanya merupakan satu gaya kepemimpinan. "Kalau saya seperti itu. Kan setiap orang mempunyai cara sendiri-sendiri," tandasnya.





4. Teguran penduduk tak ber-KTP

Jokowi bertemu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar untuk menjalin kesepakatan terkait perlindungan perempuan dan beberapa program yang akan dicanangkan pada 2013, Senin (6/5).

Jokowi bercerita bahwa ia sempat ditegur oleh Menteri Linda. "Dan tadi ada juga teguran dari Bu Menteri mengenai penduduk kita yang tidak ber-KTP sehingga larinya kepada anak yang tidak punya akta kelahiran, lari lagi ke anak yang ga bisa sekolah karena nggak ada akta kelahiran," kata Jokowi.

Menteri Linda juga mengeluhkan tingginya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh wanita di DKI. Untuk mengatasinya, Jokowi telah menyiapkan strategi.

"Penanganan KDRT yang berbasis komunitas. Saya rasa dua hal ini yang kita akan mulai kita fokuskan," ujarnya.

Untuk itu Jokowi berjanji akan membuat pembentukan forum-forum anak, pembangunan public space untuk anak dan pembangunan nantinya ada di kampung-kampung kumuh, ada ruang terbuka hijau. Tempat-tempat itu akan dibangun juga perpustakaan kecil untuk anak.

Merdeka.com



KliK DI BAWAH INI:



Jangan lupa Comment N Di share yah :)

Comments
0 Comments

0 comments: